Navigasi Utama

Kementrian Dikdasmen Gelontorkan 92 Miliar Rupiah Perkuat Revitalisasi & Digitalisasi Pendidikan Di Maluku Utara

Kementrian Dikdasmen Gelontorkan 92 Miliar Rupiah Perkuat Revitalisasi & Digitalisasi Pendidikan Di Maluku Utara

Ternate, Liputan TriSatya -  Upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mempercepat revitalisasi dan digitalisasi pendidikan mendapat apresiasi langsung dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof. Abdul Mu’ti, Apresiasi tersebut disampaikan dalam agenda Silaturahmi Mendikdasmen bersama pendidik SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara yang digelar secara hybrid yang dipusatkan di SMAN 4 Ternate, Sabtu 13 Desember 2025.

 Mendikdasmen menilai berbagai program revitalisasi satuan pendidikan serta digitalisasi pembelajaran di Maluku Utara telah berjalan positif. Ia berharap seluruh kebijakan dan program yang dijalankan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan, sejalan dengan visi nasional pendidikan berkualitas dan merata. “Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga transformasi keterampilan dan nilai. Ini menyangkut peradaban bangsa, kualitas kompetensi, dan kesejahteraan guru,” ujar Abdul Mu’ti. 

Dia menekankan pentingnya penguatan karakter peserta didik, penerapan pembelajaran mendalam (deep learning), serta pendekatan solutif dalam menghadapi tantangan rendahnya literasi global dan maraknya konten digital yang kurang edukatif bagi anak. Pada kesempatan tersebut Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan bahwa perhatian Pemerintah Pusat terhadap sektor pendidikan di Maluku Utara terus meningkat dan bahkan belum pernah sebesar saat ini. Pada Tahun 2025, Maluku Utara memperoleh alokasi anggaran Revitalisasi Pendidikan sebesar Rp92,035 miliar untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di seluruh kabupaten/kota. 

Anggaran tersebut dialokasikan untuk 35 SMA dengan total Rp36,45 miliar, 33 SMK senilai Rp48,83 miliar—dengan porsi terbesar berada di Halmahera Utara—serta 7 SLB dengan nilai Rp6,75 miliar guna mendukung layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. “Ini adalah investasi besar bagi masa depan anak-anak Maluku Utara. Revitalisasi ini bukan hanya soal bangunan, tetapi soal tanggung jawab kita bersama menjaga kualitas dan keberlanjutan pendidikan,” kata Gubernur Sherly. 

Disamping itu Gubernur Terkaya se Indonesia ini juga memaparkan langkah-langkah strategis daerah dalam memperkuat digitalisasi pendidikan, termasuk penanganan sekitar 80 titik sekolah yang belum terjangkau jaringan sinyal. Pemerintah Provinsi, lanjut Sherly, turut mengalokasikan pembiayaan melalui APBD untuk mendukung operasional sekolah di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis. 

Sherly kembali menegaskan komitmen Pemprov Maluku Utara dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan bebas biaya. Ia memastikan tidak ada pungutan uang sekolah maupun uang komite di satuan pendidikan negeri, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan belajar yang setara.

Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya pendidik juga menjadi perhatian utama. Pada 2026, Pemprov Maluku Utara merencanakan penambahan dukungan bagi guru honorer, pemberian beasiswa, serta penguatan kapasitas melalui uji kompetensi dan sistem penilaian berkelanjutan. Saat ini, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Maluku Utara berada di angka 46 dan masih membutuhkan kerja kolaboratif untuk terus ditingkatkan. Ke depan, perhatian Pemerintah Pusat diproyeksikan semakin besar. 

Usulan Revitalisasi satuan pendidikan melonjak dari 226 unit pada 2025 menjadi 785 unit pada 2026, mencakup SD, SMP, PAUD, hingga PKBM. Bahkan, program SMA Terbuka direncanakan mulai diimplementasikan pada 2026 sebagai solusi pendidikan bagi daerah kepulauan dan wilayah terpencil. Menutup sambutannya, Gubernur Sherly mengajak seluruh guru dan tenaga pendidik untuk menjawab besarnya perhatian ini dengan komitmen dan inovasi dalam pembelajaran.

“Mari kita jadikan sekolah sebagai pusat pembentukan karakter dan akhlak. Pemerintah Provinsi akan terus mendampingi dan memastikan tidak ada satu pun sekolah di Maluku Utara yang tertinggal,” ucapnya. Silaturahmi tersebut menjadi penanda kuat sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, khususnya bagi daerah kepulauan.

Link berhasil disalin!
+