Ternate,LiputanTriSatya, 28 Februari 2026 – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP) Maluku Utara Abal Abal Telah usai digelar oleh Organisasi yang akan memasuki hari jadi ke-23 pada 1 Maret 2026 ini dinilai sebagai titik balik yang mengancam Eksitensi organisasi. Para Kader yang selama ini Berkeringat membangun Organisasi dari Nol Tidak Dilibatkan alias disingkirkan dan malah Panitia merekrut Oknum Oknum yang disinyalir Bukan Anak Purnawirawan Polri untuk dijadikan Pengurus.
Berikut penjelasan M.Rifai Mattotorang Selaku Ketua Resor Kota Ternate sekaligus Kader Utama Bhayangkara Angkatan Ke IV SATLAT Brimob Cikeas mengungkapkan Beberapa poin yang tidak sesuai dengan peraturan organisasi,
Pertama, Ketua Panitia Musda tidak memiliki Legal Standing karena Surat Keterangan (Skep) Pensiun orang tua tidak ada – ayahnya bukan Purnawirawan Polri.
Kedua, Ketua yang terpilih pada Musda Tanggal 26 Februari 2026 telah melakukan cara cara Kotor dan Keji dengan memberikan Keterangan Palsu dan bahkan Dokumen Palsu kepada Pengurus Pusat Demi meraih Dukungan dari Pusat. Sangat Fatal jika Seorang Ketua Kosgoro yang merupakan Organisasi Sayap Partai Golkar justru diloloskan begitu saja oleh Pengurus Pusat tanpa melalui mekanisme, padahal Peraturan Organisasi KBPP POLRI secara Tegas Melarang Calon Ketua maupun Ketua Terpilih untuk Rangkap Jabatan di Organisasi lain.
Ketiga,Penunjukan nya sebagai Caretaker seharusnya hanya mempersiapkan Musda bukan malah menjadi calon ketua. Sangat Disayangkan Hal ini dibiarkan oleh Oknum Pengurus Pusat. Selain itu, Mandat yang diberikan kepada perwakilan Resor tidak memiliki Legal Standing, seperti tidak memiliki e-KTA dan bahkan belum pernah Melaksanakan Musyawarah Resor di Tingkat Polres masing-masing Kecuali Resor Kota Ternate. Dokumen yang ditunjukan kepada Pengurus Pusat diduga Kuat Hasil Rekayasa menggunakan Teknologi A I.
Kehadiran Mereka di Arena Musda hanya Berbekal Sepotong Kertas berupa Mandat yang dikeluarkan oleh Caretaker dan itu sangat Fatal sebab Melanggar AD/ART/serta PO. Terlalu Kentara Kami Resor Kota Ternate di Dzholimi oleh Oknum Pengurus Pusat. Mereka yang Buat Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi tapi Justru Mereka sendiri yang melanggarnya, ini ada apa? ujar M.Rifai.
Untuk menyelamatkan KBPP Polri Maluku Utara dari Perbuatan Oknum Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab, Sekaligus Mengembalikan Marwah Organisasi, Kami Sebagai Kader Utama Angkatan Ke IV SATLAT Brimob Cikeas dengan ini mengajukan Keberatan terhadap Hasil Musda Abal Abal yang digelar di Royal Resto Kota Ternate sekaligus Meminta Kepada Yang Terhormat Bapak KAPOLRI sebagai Orang Tua sekaligus Pembina Utama untuk Membatalkan Hasil Musda KBPP POLRI Maluku Utara dan memerintahkan Pengurus Pusat untuk menggelar Ulang Musyawarah Daerah dimaksud.
Selain itu, Kami Meminta Dengan Hormat agar Pembina Daerah dalam Hal ini Bapak Kapolda Maluku Utara agar mengambil alih Pelaksanaan Musda dan memfasilitasi pelaksanaanya di Aula Hoegeng Iman Santosa Polda Malut di Sofifi sesuai amanat AD-ART-PO bahwa pelaksanaan Musyawarah di tingkat Daerah harus digelar di ibukota Provinsi atau Markas Polda tutup Rifai yang juga salah satu Pendiri KBPP POLRI Daerah Maluku Utara.
