Ambon,Liputan TriSatya - Pemerintah Provinsi Maluku mengembangkan program Sekolah Rakyat di 14 titik yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. "Program pendidikan Sekolah Rakyat sudah berjalan di tiga lokasi, yaitu Kota Tual, Kota Ambon, dan Maluku Tengah. Ke depan akan kita kembangkan di 14 titik di 11 Kabupaten/Kota," ujar Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa kepada para Wartawan usai Upacara HUT Provinsi Maluku Rabu 19 Agustus 2026.
Menurutnya Saat ini Sekolah Rakyat Baru Beroperasi di Tiga Titik yakni: Kota Tual, Maluku Tengah dan Kota Ambon dan Terus diperluas hingga mencapai 14 Titik di Sebelas Kab/Kota. Pengembangan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari ikhtiar Pemerintah membuka kesempatan Pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi. Program tersebut tidak sekadar menyediakan tempat belajar, tetapi diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). "Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu juga mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Di Maluku Tengah saat ini terdapat 270 anak telah ditetapkan sebagai Siswa Sekolah Rakyat untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, masing-masing sebanyak 90 siswa. Sementara di Kota Ambon, pada Tahap awal program telah menampung 100 siswa. Hendrik mengatakan karakteristik Sekolah Rakyat yang berbasis asrama menjadi salah satu keunggulan program karena peserta didik tidak hanya mendapatkan pembelajaran, tetapi juga pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar selama mengikuti Pendidikan.
Program tersebut diberikan secara gratis, termasuk pendidikan, tempat tinggal di asrama, makan tiga kali sehari, seragam, buku pelajaran hingga layanan kesehatan yang ditanggung negara melalui anggaran Kementerian Sosial.
"Anak-anak tidak hanya datang untuk belajar, tetapi kebutuhan pendukung pendidikan mereka juga diperhatikan. Dengan demikian, faktor ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi mereka untuk memperoleh Pendidikan. Ia menjelaskan Sekolah Rakyat tetap menggunakan Kurikulum Nasional sesuai standar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Ijazah yang diperoleh peserta didik juga setara dengan Sekolah Reguler sehingga lulusan memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ujar Mantan Anggota DPR RI ini.
Pengembangan Sekolah Rakyat di wilayah kepulauan Maluku juga menjadi tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang terdiri atas pulau-pulau dengan akses transportasi dan layanan dasar yang tidak sama. Oleh karena itu, target perluasan hingga 14 titik diharapkan dapat mendekatkan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan sekaligus mengurangi kesenjangan akses pendidikan antar Daerah.
Selain Sekolah Rakyat, Pemprov Maluku juga mendukung pengembangan Sekolah Unggul Garuda yang diPusatkan pada SMAN Siwalima Ambon. Program tersebut diarahkan untuk menyiapkan talenta unggul, terutama di bidang sains dan teknologi, sekaligus memperkuat karakter generasi muda. Yang kita bangun bukan hanya Sekolahnya, tetapi kesempatan bagi anak-anak Maluku untuk memiliki masa depan yang lebih baik," tutup Lewerissa yang juga Ketua DPD Gerindra Maluku.
