Publik Desak Penegak Hukum Segera Ungkap Data Siluman Pada Dapodik SMA Negeri 14 Ambon

Ambon,Liputan TriSatya - Inspektorat Daerah Ma­luku Kembali melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap dugaan pungli dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan Dana Bosnas maupun Bosda. Tim Inspektorat Daerah Maluku yang berjumlah dua orang masing-masing R. Tuharea dan M Jafar Kastela bersama dengan Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku berjumlah empat orang  yakni Susan E Pattiasina, Stany Palijama, Syane Lumoly dan Wehelmina Kailola mendatangi SMAN 14 Ambon, yang terletak di Passo, Kecamatan Baguala, Kamis 05 Februari 2026.

keda­tangan Tim Inspektorat serta Dinas Dikbud tersebut untuk melakukan pemerik­saan terhadap Kepala SMAN 14 Ambon, Dieke Pariama dan Benda­hara Komite, Ester Kempa di ruang Kepala Sekolah kurang lebih Tiga jam. Pemeriksaan terhadap Kepala SMA Negeri 14 Ambon, Dieke Paria­ma dan jajarannya ini dibenarkan Inspektur Daerah Maluku Jasmono kepada awak media, di ruang kerja­nya.  Betul, Tim sudah masuk dan sementara melakukan pemeriksaan di SMA 14 Ambon,” ungkap Jas­mono. 

Pemeriksaan ujar Jasmono, dila­kukan setelah Inspektorat Maluku menerima laporan dari Masyarakat maupun pihak terkait tentang adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Keuangan di SMA Negeri 14 Ambon. 
Karena itu, Inspektorat akan melakukan penelusuran terhadap laporan yang diterima termasuk meminta keterangan baik dari pihak Sekolah, orang tua hingga Komite sebagai upaya menemukan kebe­naran dari laporan tersebut. Masyarakat Tak usah Khawatir sebab Kami sangat menjunjung Tinggi Transparansi
 

Setiap informasi maupun laporan dari  masyarakat yang diterima terkait dugaan penyimpa­ngan di Sekolah-Sekolah tetap men­dapatkan perhatian serius dan jika ada indikasi penyimpangan maka pihaknya akan menindaklanjuti sesuai mekanisme. Menurut Jasmono tidak ada satupun Sekolah di Maluku yang bebas dari pantauan Inspektorat, artinya bila ada laporan maka Inspektorat akan turun menelusuri sekaligus melaku­kan pemeriksaan. Untuk itu Masyarakat diminta Bersabar sebab Saat ini Tim Gabungan Inspektorat dan Dinas Dikbud  masih memeriksa, Kita Tidak Bisa langsung Menyimpulkan Begitu saja.

Sementara itu, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Jefriks Berhitu yang dikonfirmasi Media ini terkait pemeriksaan ini menolak memberikan komentar. Seperti diketahui, Kepemimpinan Pariama dinilai sangat mengecewakan para Guru dan Pegawai. Pasalnya, tidak pernah ada Transparansi tentang pengelolaan Dana Bosnas maupun Bosda. Kepsek Tidak pernah Terbuka, Jika ada Guru yang bertanya ke Beliau, Jawabannya selalu jangan tanya-tanya dana BOS, Kita ini Sekolah Kecil, Kalau mau tahu dana Bos, Silahkan Pindah saja ke seko­lah Besar nanti saya yang bantu urus,” ujar salah satu Guru  sembari meniru kata-kata Kepsek.
 

Ulah Sang Kepsek sangat Tidak Terpuji dan disesalkan oleh Publik, sebab untuk mendapatkan Dana BOS dengan nilai Besar, Sang Kepsek bersama Operator diduga menggelembungkan Data Siswa alias Siswa Siluman. Ada beberapa nama Peserta Didik yang tidak diketahui keberadaannya tapi anehnya namanya tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Da­podik) Sekolah, ini sangat Aneh, saat diperiksa, Tahun Ajaran  2024-2025. Dimana sesuai absen kolektif monitoring peserta didik, Siswa SMAN 14  berjumlah 187 orang, Namun di Data Dapodik kok Bisa 335 orang? Siswa sebanyak ini asalnya darimana? ujar sumber media ini.
 

Data ini Kepsek dan oknum tertentu sengaja buat variatif dan berubah-ubah. Padahal Fakta dilapangan tidak seperti itu, sejak Kapan ada siswa di Sekolah ini berjumlah 300 orang lebih? Karena per siswa itu alokasi Dananya Rp 1,5 juta. Jadi kalau 335 siswa berarti Kamong hitung sendiri sudah ujar sumber ini. Kemudian Data Terakhir Siswa per Tahun Ajaran 2025 itu berjumlah 189 orang, sementara data yang ada di Dapodik justru melambung tinggi menjadi 247 Siswa. “Jadi Katong seng tahu mana yang benar. Di Sekolah ini Kami yang lebih tahu para siswa, Absensi Kita tahu itu, tapi data Dapodik lain,”  Bagaimana Sekolah mau maju kalau Operator Sekolah juga anaknya Kepsek sendiri. Ini yang jadi masalah, Kepsek yang adalah guru Penggerak mestinya beri­kan yang terbaik dan majukan Sekolah, bukan sebaliknya. Prestasi Kami juga ikut menurun, sekolah kami dulunya  Akre­ditasi A tetapi sejak dipimpin  Pariama turun akreditasi menjadi B.  
 

Terkait uang Komite, Sumber menegaskan Jangan beralibi ada siswa yang tidak mampu padahal siswa dipaksa­kan untuk harus membayar iuran Komite. Nah, kalau sekarang sudah di­­potong dari PIP, maka uang Komite ini  diperun­tukan untuk apa dan dikelola oleh siapa? karena Komite Sekolah sudah kurang lebih 2 Tahun tidak aktif lagi. Kami justru menduga bahwa Laporan per­tanggungjawaban Dana Bosnas dan Bosda yang dilakukan Kepsek bersama kroni-kroninya sengaja dimarkup dan bahkan fiktif . “Ini harus diungkap dan diusut secara Tuntas oleh Aparat Penegak Hukum.